Yusril: Polri Buktikan Tak Diintervensi dalam Kasus Ahok

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai, penetapan tersangka kasus penistaan agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), merupakan bukti bahwa Polri sebagai institusi penegak hukum tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Sebelumnya menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berjanji penanganan kasus Ahok ini akan dilakukan secara objektif dan bebas intervensi tekanan pihak mana pun. “Pernyataan Ahok sebagai tersangka dan pencekalannya menunjukkan bahwa polisi telah melakukan penyidikan ini bebas dari intervensi,” kata Yusril di Jakarta, Selasa (16/11). Ia menjelaskan, kasus Ahok ini jika dilihat sebagai sebuah kasus hukum, maka mekanisme hukum untuk menanganinya sudah cukup tersedia dan percaya mekanisme hukum untuk menyelesaikan masalah secara adil dan bermartabat‎. “Tentu sepanjang semua pihak menjunjung tinggi proses penegakan hukum yang adil dan beradab, bukan adu kekuatan untuk merekayasa atau memaksakan kehendak,” ujarnya. Karena itu, Yusril minta publik memberi kesempatan kepada Mabes Polri untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap Ahok. ‎Sebab, semua harus mendorong penegakan hukum yang konsisten, adil dan beradab. “Dengan menyampingkan segala kepentingan dan sentimen politik yang kerap kali membuat kita kehilangan, kejernihan berpikir secara objektif,” jelas dia. ‎Di samping itu, Yusril mengatakan, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ahok bisa saja menggugat penetapan itu ke sidang praperadilan. Kalau gugatan praperadilan dikabulkan, maka status tersangka harus dicabut. “Sebaliknya jika gugatan praperadilan ditolak, maka status tersangka Ahok tetap dan penyidikan perkara dilanjutkan sampai ke pengadilan. Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi,” tandasnya. Hotman Siregar/FER Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu