RUU Kamnas Jegal Kebebasan Berpendapat di Media Sosial

Apabila disahkan, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional atau RUU Kamnas akan mengancam kebebasan berekspresi di media sosial . Kebebasan berpendapat bisa dijegal lewat RUU ini sebab tak ada definisi yang jelas, akurat, dan rinci mengenai cakupan keamanan dan darurat di RUU tersebut. Tentu saja hal ini akan membuat netizen di tanah air merasa dibatasi gerak-gerik mereka. Seakan-akan dengan RUU tersebut negara dalam kondisi terancam (darurat). Bilamana masyarakat mengritik pemerintah di media (sosial), maka bisa diindikasikan sebagai tindakan ancaman kepada negara. “Jadi dengan adanya RUU Kamnas ini bisa mengancam kebebasan berekpresi melalui Facebook dan Twitter, dan itu akan dibatasi. Karena definisi tentang darurat dan ancaman itu tidak jelas,” terang rohanian Romo Benny Susetyo seperti dikutip dari OkeZone , Senin (23/09/12). Penetrasi netizen Indonesia di media sosial memang sangat luar biasa. Di jejaring sosial Facebook saja, Indonesia menduduki posisi nomor 4 dunia untuk jumlah facebooker terbanyak. Di Twitter, tak jarang tweeps tanah air menciptakan trending topik dunia . Lewat media sosial segala hal bisa dilakukan, termasuk menggulingkan pemerintahan. Polemik di Mesir dan Tunisia bisa dijadikan acuan. Di tanah air, media sosial juga berperan besar untuk beberapa kasus . Sebuh saja Cicak Buaya atau Koin Untuk Prita. Romo Benny Susetyo menambahkan, bilamana RUU Kamnas ini positif disahkan, maka akan membuat pemimpin negara (Presiden) memiliki kekuatan yang luar biasa. Tanpa persetujuan parlemen (DPR), Presiden bisa menggunakan UU ini untuk melindunginya jika merasa terancam. “Jadi rancangan UU ini jadi memperkuat posisi negara kita menjadi negara totaliter. Di dalam negara totaliter itukan kebebasan media jadi diberangus dan itu berbahaya,” pungkasnya.

Sumber: Sidomi