WH-Andika Minta KPK Ungkap Cagub Banten Terindikasi Korupsi

Jakarta – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut 1, Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy tak ingin pemberantasan korupsi di Banten hanya sekadar retorika. Pakta integritas ditandatangani, namun korupsi tetap terjadi. “Masyarakat Banten sudah jengah terhadap pembangunan yang tidak maksimal dilakukan karena adanya korupsi. Kami ingin Banten ini benar-benar bersih dari korupsi. Bukan hanya sebatas retorika, tanda tangan pakta integritas, bertemu dengan lembaga antikorupsi, tapi kami ingin ‎pembuktian,” kata Ramdan Alamsyah, Ketua Tim Pengacara pasangan WH-Andika di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/12). Untuk itu, Ramdan bersama tim pengacara pasangan WH-Andika menyerahkan surat resmi yang berisi permintaan agar KPK mengungkap dan menindak calon Gubernur Banten yang disebut Ketua KPK, Agus Rahardjo terindikasi korupsi. “Harus ditindak. Oleh karena itu, kami bisa dapat jawabannya,” katanya. Ramdan meyakini pernyataan Agus mengenai cagub Banten terindikasi korupsi bukan mengarah pada Wahidin. Dikatakan, pihaknya telah menelusuri direktori putusan Mahkamah Agung (MA) seperti pernyataan pihak KPK sebelumnya. Dari penelusuran ini, Ramdan mengaku memperoleh direktori putusan terkait adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang menjadi terpidana perkara suap Pilkada Lebak 2013 dan Pilkada Banten 2011. Dalam putusan ini, Wawan yang merupakan Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (PT BPP) disebut pernah menulis setoran terkait Pilkada Banten sebesar Rp 7 miliar. Lalu dari pembukuan yang ada, Wawan pernah menulis Rano Karno menerima uang sejumlah Rp 1,25 miliar. “Dari keterangan media maupun Humas KPK kan, (menyuruh) coba cek sendiri di direktori putusan yang sebelumnya. Nah, kami baca, di direktori putusan sebelumnya, ada keterangan dari saksi yang menerangkan dalam halaman 103 bahwa PT BPP, saksi pernah menulis setoran Rp 7 miliar terkait Pilkada Banten,” ujar Ramdan. “Namun saksi tidak mengetahui rinciannya dan dalam pembukuan tersebut, saksi juga pernah menulis Rp 1,250 miliar keperluan dropping ke Rano Karno. Bahwa yang menyatakan adalah terdakwa Wawan. Jadi dari seluruh direktori putusan yang kami baca, yang kaitannya dengan Pilkada Banten, hari ini namanya hanya RK (Rano Karno),” paparnya. Meski demikian, Ramdan mengaku tak ingin menyebar fitnah dan tak ingin diterpa fitnah terkait pernyataan Agus Rahardjo. Untuk itu, Ramdan mengatakan, pihaknya meminta KPK mengungkap nama cagub Banten terindikasi korupsi. KPK, kata Ramdan, berjanji bakal melakukan audiensi dengan pihak Wahidin pada pekan depan. “Kami akan dipanggil kira-kira untuk beraudiensi dengan pihak Pak Agus, pimpinan KPK. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan keterangan siapa tersangka atau calon tersangka dari KPK pada saat kasus yang di Banten,” katanya. Ramdan berharap, KPK mengungkap dan mengusut kasus yang melibatkan cagub Banten sebelum Pilkada digelar pada Februari 2017. Hal ini untuk meredam gejolak politik yang muncul akibat pernyataan Agus dan menghindari masyarakat Banten salah memilih calon pemimpin. “Pak Wahidin menginginkan KPK buka saja tersangkanya, jangan diulur-ulur. Nanti kalau tersangka itu menang, atau tersangka itu menjadi gubernur kan akhirnya menjadi polemik baru. Jadi kami ingin ketegasan dari KPK,” katanya. Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo menyebut pihaknya sudah memonitor adanya dugaan tindak pidana korupsi di Banten. Namun, Agus mengatakan, KPK bakal mengusut kasus ini setelah gelaran Pilkada Banten. Hal itu diungkapkan Agus di Kantor PWNU Banten, Sabtu (26/11). Menurut Agus, indikasi korupsi itu tidak bisa disampaikan sekarang karena masih berlangsungnya proses Pilkada Banten. Yang jelas menurut Agus, KPK sudah mengindikasikan ada tindak pidana korupsi. Dikatakan, indikasi ini masih berkaitan dengan kasus korupsi di Banten pada masa lalu dan bukan terkait dengan dana kampanye. Agus membenarkan bahwa indikasi korupsi tersebut masih terkait dengan salah satu nama yang kasusnya saat ini ditangani KPK. Kendati begitu Agus enggan menjelaskan lebih lanjut terkait apakah indikasi tersebut menyasar salah satu calon. Agus mengaku tak ingin penindakan yang dilakukan KPK dianggap mengganggu berjalannya proses pilkada. Laurens Dami/JAS Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu