Ringkasan Saksi Prabowo di Sidang PHPU Hari Ini

Rimanews – Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengetuk palu tanda dibuka kembali sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Agenda sidang termin kedua setelah jeda shalat Jumat adalah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, tim Prabowo-Hatta. Baca Juga Putusan MK Kuatkan Argumentasi Amnesti Pajak Anas Urbaningrum imbau kader Demokrat gabung Hanura Sidang dipindah, Ahok: saya nurut saja Berikut ringkasan keterangan para saksi Prabowo-Hatta di sidang PHPU hari ini. 1. M. Saleh: – Edaran dari KPUD tertanggal 10 Juli 2014 menyatakan ada 55 ribu yang menggunakan surat domisili. Pada 12 Juli ada surat dari Bawaslu Jatim yang memerintahkan panwas se-Jatim memeriksa apakah benar orang-orang yang menggunakan DPKTb orang yang berhak memilih. – Rekomendasi Panwaslu Jatim tidak dilaksanakan oleh KPUD Jatim. 2 . Basuki Babusalam: – KPUD tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu yang berisi verifikasi tentang DPKTb. – Ada dugaan pemilih siluman dalam DPKTb. – Sebagai saksi yang ingin memeriksa data DPKTb, permitaannya untuk mengakses DPKTb ditolak oleh KPUD. Sikap KPUD tidak kooperatif. – Terkait pembukaan kotak suara, dari 22 kotak, ditemukan ada 4 TPS yang tidak ada data C6, C7 dan salinan DPT-nya. – Harus diadakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS tersebut. 3. Purwanto (Kabupaten Sidoarjo): – DPT di Kabupaten Sidoarjo 1.390.644. Yang menggunakan hak pilih jumlahnya 1.029.010. Suara sah 1.015.619. Tidak sah 13.197. Yang menggunakan DPKTb 27.060. – Ada jumlah DPKTb yang tidak wajar di Desa Kebo Kecamatan Waru. TPS 23 dari kecamatan tersebut, pemilih dari jalur DPKTb yang memilih Prabowo ada 130 pemilih. Pihaknya keberatan dan ingin membuktikan yang sebenarnya dengan membuka kotak suara, namun ditolak KPUD. “Untuk membuktikan para pemilih yang memiliki hak kami minta ke KPU untuk membuka kotak di TPS tersebut tapi KPU tidak mau membuka,” kata Purwanto. 4. Ahmad Zakaria (Kota Surabaya): – Rekapitulasi penghitungan suara di Surabaya terjadi tiga kali, yakni tanggal 16, 17 dan 19 Juli karena ada pemungutan suara ulang (PSU). – Hakim: “Apakah ada keberatan saat rekapitulasi suara?” – Ada. Secara lisan ya, secara tertulis ya. Secara lisan KPU menolak karena tidak ada kaitan. – Rekomendasi Panwaslu agar KPU melaksanakan rekomendasi di 136 TPS di 24 kecamatan agar dilaksanakan pencermatan, namun respon KPU ternyata tidak sejalan. “KPU tidak mau melakukan penelitian itu dan meminta kepada kami untuk melanjutkan rekomendasi,” ungkapnya. 5. Arif Irianto (Kota Surabaya): – Ketika KPU Surabaya membuka pleno manual, kita sudah dari awal menolak. Di TPS 32 Kelurahan Manahan Kulon, ketika ada rekomendasi untuk membuka kotak surat suara. Ketika kami menolak bahkan seluruh saksi diusir dari KPU. – Rekomendansi Panwas Kota Surabaya tidak dilaksanakan oleh KPU Kota. 6. Rahmatullah Al Amin (Kota Surabaya): – Kami mendapatkan bukti dari Relawan Merah Putih mengenai penggunaan DPKTb yang sangat besar. Saya awalnya nanya surat edaran, sampai akhirnya diusir. – Ada 1800 sekian nama teridentifikasi nyoblos di dua tempat, data ini tidak tersampaikan. (Nul) Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : sidang PHPU , Sidang MK , MK , Hamdan Zoelva , saksi Prabowo-Hatta , politik , Nasional

Sumber: RimaNews