Kebutuhan UU Terorisme Dianggap Mendesak

Jakarta – Membuka Seminar Nasional bertajuk “Preventif Justice dalam Antisipasi Perkembangan Ancaman Terorisme”, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius, mengapresiasi keberhasilan aparat penegak hukum menanggulangi terorisme selama 14 tahun terkahir. Namun, lanjutnya, tantangan dalam upaya pemberantasan terorisme kedepannya akan sangat berat. Oleh karena itu, dia menggarisbawahi pentingnya ada Undang-Undang (UU) yang mampu memfasilitasi upaya penindakan maupun pencegahan tindak pidana terorisme. “Hingga saat ini, aksi teror masih saja terjadi baik di Indonesia maupun dunia. Kebutuhan Indonesia akan UU penanggulangan terorisme yang kuat kuat dan komprehensif tampaknya semakin mendesak. UU yang kuat mampu menjawab beberapa perkembangan yang mungkin akan terjadi dalam hal terorisme,” kata Suhardi di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (6/12). Apalagi, ungkapnya, media terorisme saat ini semakin beragam. Sebut saja, dengan penggunaan senjata kimia, mikrobiologi, radioaktif, mikroorganisme, termasuk melalui dunia maya atau cyberspace sebagai pendukung aksi teror. Sedangkan, UU No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dipandang hanya untuk merespon kejadian bom Bali tahun 2001 yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002. “Terkait dengan dunia maya atau cyberspace , saat ini sudah dimanfaatkan sedemikian rupa oleh kelompok aksi terror untuk mendukung aksinya. Mereka menggunakan cyberspace untuk menentukan lokasi, target mana perekruitan anggota, pelatihan jarak jauh, penghimpunan dana, koordinasi lakukan serangan dan sebagainya. Propaganda melalui cyberspace juga dilakukan oleh ISIS. Mereka bisa merekruit ribuan orang dari seluruh dunia untuk bergabung dengan mereka,” paparnya. Oleh karena itu, Suhardi sekali lagi mengatakan betapa pentingnya UU Terorisme yang baru memberikan ruang yang cukup bagi aparat penegak hukum untuk menindak upaya terorisme yang menggunakan media baru dan kemajuan teknologi. Apalagi, Suhardi mengungkapkan dalam UU No.15 tahun 2003, belum mengatur pendahuluan atau preexecutor activities yang dapat dipidana. Akibatnya, pelatihan militer, upaya perekrutan, penghasutan untuk melakukan tindak pidana itu tidak bisa ditindak. “Kita berharap pansus dapat mengadopsi keinginan kita. Kita juga butuh UU yang komprehensif, artinya bisa mengatur hal-hal yang belum diatur terkait pencegahan tindak pidana teroris. Karena teroris merupakan persoalan gunung es, yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil. Padahal, di bawah masih menyimpan persoalan terorisme yang bisa berkembang menjadi aksi teror jika tidak ditangani dengan baik. Keterlibatan TNI Menyikapi dorongan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut bahwa pembahasan akan dimulai minggu kedua bulan Januari 2017 mendatang. “Isu besarnya adalah perluasan yang diberikan kepada penegak hukum tetapi berbenturan dengan hak asasi manusia. Isu kecilnya, bagaimana menempatkan peran TNI dalam penanggulangan terorisme,” kata Arsul saat menjadi pembicara dalam seminar yang sama. Menurutnya, terus tertundanya pembahasan revisi UU tersebut dikarenakan adanya ketidakkompakan usulan antara Polri, TNI dan Badan Intelejen Negara (BIN). Terutama, mengenai penguatan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme kepada aparat penegak hukum. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini mengungkapkan bahwa TNI meminta pelibatan lebih dalam upaya penanggulangan terorisme di tujuh sektor. Di antaranya, dalam penanganan aksi terorisme terhadap presiden dan wapres dan keluarganya, aksi terorisme terhadap WNI (Warga Negara Indonesia) yang ada di luar negeri, aksi terorisme terhadap kedutaan besar, dan perwakilan di luar negeri, aksi terorisme terhadap kapal dan pesawat terbang, aksi terorisme terhadap kapal dan pesawat terbang negara sahabat di wilayah Indonesia, dan aksi terorisme di wilayah ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif). “Soal pelibatan TNI, dorongan dari masyarakat agar TNI diberi peran lebih karena upaya yang selama ini dilakukan oleh Polri melalui Densus (Detasemen Khusus) 88 hasilnya sama saja, yaitu pelaku mati. Oleh karena itu, ada dorongan dari masyarakat, siapa tahu tentara lebih baik,” ungkapnya. Sedangkan, fraksi PPP menyarankan agar dalam UU tersebut nantinya pemerintah menunjuk leading sektor untuk penanganan korban aksi terorisme. Dalam artian, mengatur mengenai dana tanggap darurat terorisme yang dapat digunakan untuk biaya kesehatan korban aksi teror. Kemudian, Anggota Pansus RUU Terorisme ini mengusulkan adanya pengawasan dengan membentuk tim pengawasan terhadap kerja pemberantasan terorisme oleh polri yang berada di bawah koordinasi tim Komisi III DPR RI. Meskipun, Komisi I telah memiliki Timwasbin. Tak senada dengan Arsul, Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme, Hanafi Rais mengatakan tidak perlu menambahkan pelibatan TNI dalam Revisi UU Terorisme. Menurutnya, TNI sudah diberi banyak ruang dalam UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Salah satunya, disebut mengatasi aksi terorisme. “Kalau mengancam kedaulatan negara maka keterlibatan TNI bisa didorong dalam ruang yang proporsional. TNI terlibat harus atas persetujuan presiden,” tegasnya. Terkait wacana revisi UU Terorisme, Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengingatkan baha Indonesia tetap harus menerapkan pola criminal justice system yang tetap mengedepankan pertimbangan hak asasi manusia, sebagaimana diterapkan saat ini. Sebab, terbukti pola tersebut berhasil meredam aksi teror di Tanah Air. Sementara itu, mengenai pelibatan miiter, ia menegaskan agar TNI tidak perlu ditingkatkan kewenangannya dalam upaya pemberantasan terorisme. Mengingat, militer telah diberi porsi tersendiri dalam upaya tersebut. “Dalam konteks revisi UU Teroris hanya mengatur hukum penanganan terorisme. Militer hanya bisa terlibat jika ada realitas ancaman terorisme yang mengancam kedaulatan negara, dan itu atas keputusan politik negara. Dan hal itu sudah diatur di dalam Pasal 7 ayat 3 dan 2 UU TNI. Konsekuensinya sesuatu yang sudah diatur di dalam UU TNI tidak perlu diatur di dalam UU Terorisme. Oleh karenanya militer tidak perlu dilibatkan di dalam revisi UU Terorisme,” tegas Al Araf. Hal senada diungkapkan Pengurus Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah, Iwan Setriawan. Menurutnya, TNI tidak perlu dilibatkan lebih jauh dalam upaya penanggulangan terorisme. Sebaliknya, ia mengusulkan agar peran kepolisian lebih dikuatkan. Novi Setuningsih/YUD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu